Taraf Hidup Rakyat

Gunakan Anggaran untuk Peningkatan Taraf Hidup Rakyat 

I Gede Suputra Widharma, ST, MT

Pada akhir bulan januari Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah yang meminta tiap departemen, kementerian atau lembaga negara menunda atau bahkan mengurangi belanja sampai 15 persen dari anggaran masing-masing untuk pengamanan APBN. Penghematan anggaran belanja merupakan bagian dari 9 langkah pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2008. Penghematan anggaran belanja negara sebesar 15 persen dari total anggaran belanja kementerian/lembaga diperkirakan akan menghasilkan dana sebesar sekitar 20 triliun rupiah. Program pemerintah dalam melakukan efisiensi, tanpa harus mengorbankan prioritas yang dirancang tiap kelembagaannya. Dalam 3-4 tahun terakhir ini peningkatan anggaran belanja kementerian/lembaga cukup besar sehingga tidak begitu masalah jika pada tahun 2008 kementerian/lembaga harus lebih fokus kepada program-program prioritas. Langkah bijak ini tentunya akan menjadi angin segar bagi pembangunan Indonesia yang lebih terarah dalam pemanfaatan anggarannya, tidak seperti yang selama ini terjadinya penyimpangan dan pemborosan di berbagai posisi yang merugikan negara dan tidak berpihak terhadap nasib rakyat kebanyakan. 

Disamping itu penghematan ini akan dapat menekan kemungkinan terjadinya salah sasaran, penyelewengan ataupun bentuk tindakan korupsi lainnya terhadap anggaran yang ada yang tentunya menggunakan uang rakyat. Efisiensi yang diperoleh dari penghematan ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk dana kemanusiaan bagi rakyat Indonesia yang belakangan ini seringkali tertimpa berbagai bentuk musibah bencana alam yang tidak hanya merenggut harta benda mereka tapi juga jiwa orang-orang yang disayangi. Dengan demikian pemerintah akan dapat mengurangi rasa sakit yang diterima rakyatnya yang mengalami musibah tersebut, walaupun tentunya tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan kebahagiaan yang mereka miliki sebelumnya. Namun demikian program penghematan yang dilaksanakan ini tentunya tidak bisa dilakukan secara pukul rata terhadap semua bidang/lembaga. Ada beberapa kelembagaan atau bidang yang membutuhkan anggaran yang cukup besar bahkan perlu ditingkatkan lagi dari anggaran yang telah dialokasikan selama ini pada bidang tersebut. Salah satunya bidang yang membutuhkan anggaran besar adalah bidang pendidikan. Bidang yang mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hingga saat ini belum mencapai 20% dari APBN seperti yang telah diamanatkan pada UUD 1945 hasil amandemen MPR Reformasi. 

Demikian juga dengan bidang pertanian, pariwisata, kesehatan, dan militer. Pertanian yang merupakan bidang pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia tentunya membutuhkan anggaran yang besar didalam menjaga keberlangsungannya. Pariwisata yang merupakan bidang andalan dalam mendapatkan devisa bagi negara juga membutuhkan anggaran yang besar didalam mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah diraih selama ini. Kesehatan merupakan bidang yang menyentuh harkat rakyat Indonesia yang sebagian besar masih ada dibawah garis kemiskinan. Dan terakhir militer, peralatan militer yang kita miliki telah begitu usangnya sehingga sangat meragukan untuk bisa menjaga martabat bangsa atau menjaga keutuhan wilayah negeri ini. Bahkan karena usangnya, peralatan militer tersebut telah merenggut jiwa tentara kita karena tidak layak pakai lagi. Penghematan anggaran pada bidang yang tepat dan waktu yang tepat akan memberikan manfaat bagi kita semua. Apalagi bila penghematan anggaran seperti ini juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik itu propinsi, kabupaten, dan tingkat pemerintahan yang lebih rendah lainnya. Tentunya akan semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh rakyat Bali dalam peningkatan taraf kesejahteraan hidupnya. Harapan ini sekarang kita gantungkan kepada para pimpinan daerah yang baru terpilih pada pilkada Bali baik tingkat kabupaten maupun propinsi untuk mewujudkannya. Efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada dan anggaran yang diprioritaskan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Bali. 

Penulis, dosen sistem informasi JTE Politeknik Negeri Bali dan STITNA, warga Serongga Kelod, Gianyar